Mataram – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menandai keberhasilan Pemkot Mataram dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak pertama kali diraih.

Prestasi tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, keberhasilan ini juga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Suparwadi, kepada Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, dalam acara resmi yang berlangsung di Auditorium Lantai III Kantor BPK Perwakilan NTB pada Senin (25/05/2026).

Opini WTP yang diberikan BPK merupakan bentuk pengakuan atas tingginya tingkat kepatuhan Pemerintah Kota Mataram terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta implementasi sistem pengendalian internal yang dinilai berjalan secara konsisten, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kesungguhan Pemkot Mataram dalam menjaga kualitas, ketepatan, dan keandalan penyusunan laporan keuangan daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya ini tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga menjadi indikator penting atas kuatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Mataram diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Mataram untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan Kota Mataram yang berkelanjutan.